Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bima, Drs. H. Mukhtar MH, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. Senin 7 Mei 2024.

Rakor yang diadakan di ruang rapat Sekda Kota Bima tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, guna merumuskan Perda yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatur pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. dalam rapat ini bagian hukum setda Kota Bima di hadiri oleh Analis peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Niswati, SH.

Dalam sambutannya, H. Mukhtar menegaskan komitmen pemerintah Kota Bima dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan pembangunan ekonomi.

"Kita berada di titik yang krusial di mana kita harus mampu menyatukan visi untuk melestarikan sumber daya alam sambil memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya

Diskusi yang berlangsung insentif selama beberapa jam tersebut menghasilkan berbagai masukan dan usulan dari para peserta rakor. Diantaranya adalah tentang pengaturan izin usaha, pemantauan lingkungan, dan upaya pelestarian habitat alami burung walet.

Selain itu, H. Mukhtar menyatakan bahwa semua masukan akan dipertimbangkan secara serius dalam merumuskan finalisasi Rancangan Perda tersebut. Ia juga mengajak semua pihak terlibat untuk terus berkolaborasi dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem dan pengembangan potensi ekonomi melalui pengelolaan sarang burung walet yang bertanggung jawab.

"Sarang burung walet memiliki potensi ekonomi yang besar, namun kita juga harus memastikan bahwa keberadaannya tidak merugikan lingkungan dan keberlangsungan habitat alaminya, untuk itu kita perlu membahas solusi dan bagaimana agar rancangan ini berjalan sesuai harapan kita," tambah Sekda

Sementara itu, Rakor tersebut akan diadakan kembali guna menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting yang akan membentuk landasan bagi finalisasi Rancangan Perda.

Di akhir sambutannya Sekda Kota Bima menekankan bahwa partisipasi aktif semua pihak terlibat akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan regulasi yang adil, efektif, dan berdaya guna.